Antara Keperpihakan dan Realita

Fakta menunjukan jelas dihadapan mata kita dalam kehidupan sosial ekonomi di Papua, anak-anak adat Papua kurang mendapat ruang efektif untuk membangun diri dan mengengbangkan sayapnya dibidang dunia usaha. Karena itulah, Dewan Adat Papua di seluruh wilayah harus bertindak proaktif membela dan memperjuangkan hak ekonomi manusia / anak adat Papua.

Oleh sebab itu, Seluruh pemangku kepentingan pembangunan wajib berusaha mencari satu mekanisme yang mudah memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat adat untuk membangun diri dan keluarganya di dalam kampung melalui program Transformasi Papua supaya setiap orang, setiap anggota masyakat adat Papua dapat hidup layak dalam tatanan kampung atau marga serta sanggup berpartisipasi secara efektif didalam masyarakat pada umumnya.

Pengembangan sektor-sektor pembangunan di Tanah ini seakan melirik dengan mata sebelah keberadaan Anak Asli Papua, khususnya di atas tanah yang didiami oleh 5 Suku Besar (Sobey,Armati,Rumbuway, Manirem dan Isirawa), kondisi dan realita hidup anak/orang asli Sarmi seakan termarginalkan, dan jika ini dibiarkan terus menerus berlangsung lambat-laun orang asli SARMI akan tergilas dengan lajunya proses pembangunan dan lebih tragis lagi orang asli SARMI akan menjadi penonton, karena tidak dapat beradaptasi dengan maju pesatnya zaman.

Proteksi dan pemberdayaan Orang Asli SARMI, haruslah dilakukan guna memacu dan mengangkat MARTABAT Anak Negeri di atas Tanahnya. Keperpihakan Pemerintah diharapkan tidak hanya sebatas program/kegiatan dan kata – kata kiasan belaka sebagai penghibur dan pemadam kebakaran, tetapi lebih dari itu kami menanti bukti nyata.

Banyaknya bantuan Pemerintah di Bidang Kesehatan untuk biaya rujukan bagi masyarakat tidak mampu, masih belum efektif berjalan dan banyak salah sasaran atau dengan kata lain lebih banyak dinikmati oleh masyarakat non asli SARMI. Demikian halnya bantuan biaya Pendidikan, 

bantuan biaya pengembangan usaha lokal, pembukaan lapangan pekerjaan baik di bidang pemerintahan maupun swasta  yang ada dinilai belum optimal dalam pelaksanaannya.

Pemberian kesempatan oleh Pemerintah kepada Nelayan Nusantara dalam upaya pemenuhan kebutuhan konsumen dibidang perikanan yang terkesan tanpa menghiraukan hak-hak dasar masyarakat adat, menjadi salah satu penyebab tersingkirnya nelayan tradisional diatas Air milik pusaka leluhurnya.

Pembukaan Lahan / Hutan untuk kepentingan peningkatan PAD Kabupaten oleh Pemerintah Daerah yang hasilnya nanti akan lebih besar dinikmati oleh para pemangku kepentingan ketimbang Pemilik Hak Ulayat.

yang secara turun-temurun telah ada di atas Tanah ini.

Dari beberapa aspek diatas, marilah kita lihat dimanakah keperpihakan Pemerintah terhadap orang ASLI SARMI dan adakah pengakuan Pemerintah terhadap kekuatan kelembagaan Adat

Dalam membangun daerah pemerintah saja tidak akan mampu melakukannya, memerlukan kebersamaan antar para pemangku kepentingan ( Adat, Agama dan Pemerintah )

Bila kita sanggup menemukan solusi pemecahan masalahanya dan menjalankan mekanisme ini, maka kita telah memberikan kekuatan baru, kesadaran baru dan semangat positif untuk membangun manusia bangsa pribumi Papua.

Tanah Leluhur Kita sangat Kaya raya dengan berbagai bahan Mineral yang terkandung didalamnya, JANGAN BIARKAN Orang ASLI SARMI bagaikan seekor ayam yang mati kelaparan  diatas Tumpukan Jerami. (Ad)