Pemerintah Dituntut Segera Tetapkan Wilayah Hutan Adat

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) mendesak pemerintah segera menetapkan wilayah hutan adat. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan HuMa Indonesia, Andiko, itu selaras putusan MK No. 35 Tahun 2012 yang intinya mengeluarkan hutan adat dari hutan negara. Sayangnya, sampai saat ini putusan yang mengakui keberadaan hak masyarakat hukum adat itu belum terimplementasi.

MRP Segera Gelar RDP Revolusi Tanah dan Penduduk Papua

Ketua MRP : RDP Bentuk Evaluasi Otsus Terhadap Tanah dan Penduduk Papua

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP) kembali akan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan Otsus di Papua. 
Sebelumnya, MRP telah  mengelar kegiatan serupa di Sahid Hotel Jayapura, dimana RDP tersebut merupakan evaluasi 13 tahun Implementasi Otsus di Tanah Papua yang pesertanya adalah semua elemen masyarakat adat di tujuh zona adat.

Antara Keperpihakan dan Realita

Fakta menunjukan jelas dihadapan mata kita dalam kehidupan sosial ekonomi di Papua, anak-anak adat Papua kurang mendapat ruang efektif untuk membangun diri dan mengengbangkan sayapnya dibidang dunia usaha. Karena itulah, Dewan Adat Papua di seluruh wilayah harus bertindak proaktif membela dan memperjuangkan hak ekonomi manusia / anak adat Papua.

Kami Adalah Pemilik di Negeri / Tanah ini

SARMI : Dewan Adat Daerah Kabupaten SARMI menggelar Konferensi Masyarakat Adat SARMI, tanggal 24 November 2014, Konferensi Masyarakat Adat SARMI 2014 di hadiri oleh  4 Kepala Suku, 29 Ondoafi, 31 Ketua Keret dan Tamu Undangan yang berlangsung di Lapangan Merdeka Sarmi.

Pembukaan Konferensi Masyarakat Adat SARMI 2014 dibuka dengan resmi oleh Bupati Sarmi Drs. Mesak Manibor,MMT. Bupati Kabupaten Sarmi, Mesak Manibor meminta tidak ada kepentingan sekelompok orang atau kepentingan tertentu dalam pelaksanaan Konfrensi Masyarakat Adat Sarmi  kedua ini. Agar hasilnya dapat digunakan untuk membangun Kabupaten Sarmi.