Pemetaan Partisipatif Media Penguatan Hak Adat

Kabupaten Sarmi memiliki kekayaan alam dan budaya sangat besar. Sayangnya, hak masyarakat adat yang sebagian besar mendiami kawasan ini terabaikan. Hak-hak mereka diambil paksa, termasuk dalam pengelolaan hutan dan sumber daya alam lain. Untuk itu, penting penguatan hak mereka, salah satu melalui pemetaan wilayah partisipatif.

Pemetaan partisipatif, nantinya menjadi penting agar batas-batas wilayah adat dan perusahaan menjadi jelas. “Ini alat efektif menentukan batas wilayah dan pengorganisasian masyarakat. Bisa menjadi alat advokasi di daerah dan nasional.”

Ada tiga hal mengapa pemetaan partisipatif penting. Pertama, banyak konflik keruangan, penyerobotan lahan, tumpang tindih pengelolaan, konflik batas, konflik penguasaan dan pengaturan sumber daya alam.

Kedua, posisi tawar masyarakat lemah akibat tidak ada bukti tertulis wilayah kelola mereka.  Ketiga, pelibatan masyarakat lemah dalam proses pembangunan.

Keberadaan masyarakat hukum adat tidak begitu diakui dalam pengelolaan sumberdaya alam. Pengakuan masyarakat adat yang mempersyaratakan keberadaan dan pelaksanaan, kurang tepat.

Syarat keberadaan, misal, antara lain komunitas baru diakui bila  ada sekelompok orang terikat oleh hukum adat dan    menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada wilayah adat atau tanah dan terdapat aturan hukum penguasaan dan penggunaan tanah.

Syarat pelaksanaan, berlaku ketika eksistensi terpenuhi. Dalam pelaksanaan harus “sesuai kepentingan nasional dan negara”.

“Ini justru membingungkan dan memberi ruang kepada semua pihak menafsirkan sesuai kepentingan.”

Negara dapat mengizinkan BUMN maupun BUMS mengelola untuk mendatangkan keuntungan bagi negara. Masyarakat adat justru tidak mendapatkan manfaat sosial dan ekonomi.

Pemerintah mengelola kekayaan bumi dan air dalam skala besar dan merusak lingkungan serta mengganggu ekosistem. Masyarakat hanya dapat semacam dana kompensasi hak ulayat dengan nilai tidak  sebanding.

Dampak lain, perubahan pola hidup masyarakat. Semula menggantungkan  diri pada kekayaan alam sesuai kebutuhan.Kini, bahan konsumsi dari luar yang menggunakan uang. “Perusahaan pun tidak menggunakan tenaga kerja lokal karena  tidak memenuhi standar kerja pengelola.”

Pemetaan partisipatif merupakan pekerjaan tidak mudah. Medan pemetaan luas dengan kondisi geografi menantang, juga kendala resistensi dari sejumlah pihak yang terganggu dengan pemetaan.

Tantangan lain, tuduhan menghasut masyarakat dan persoalan internal di masyarakat adat itu sendiri. “Misal, dualisme adat, antara dewan adat dengan lembaga masyarakat adat, membuat struktur adat tidak jelas.”

Pemetaan partisipatif di Kabupaten Sarmi untuk mengatasi konflik horizontal antar pemilik hak ulayat sangat perlu untuk dilakukan. Pemerintah Daerah harus bertindak sebagai fasilitator guna menyelamatkan rakyat Sarmi agar kedepan pemetaan hak ulayat adat ini dapat membantu masyarakat mengembangkan kemampuan mengelola tanah dan hutannya masing-masing.